AGRARIA

Hak Menguasai Negara Atas Tanah

Dan Hak Memiliki Atas Tanah

Oleh : Richo Handoko P

Abstraksi

“Secara formal, Negara dalam hal ini dijalankan oleh pemerintah diberi kewenangan atribusi dalam menguasai bumi, air, ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya yang dipergunakan sebesar–besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal itu diatur dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945  Kewenangan tersebut terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap waktu diperlukan, sesuai dengan batas-batas yang diberikan yang menegaskan bahwa : “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara untuk pergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Kemudian dituntaskan secara kokoh didalam undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria di pasal 2 ayat (2) yang menegaskan bagaimana konsep menguasai Negara atas tanah tersebut. Seperti mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa, Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. Namun dalam hal ini apakah pemerintah juga berhak atas memiliki atas tanah, disinilah belum adanya peraturan pemerintah yang mengatur secara konkrit tentang bagaimana cara mengatur, mengurus, dan mengawasi perolehan dan penggunaan tanah. Dengan demikian apakah persamaan dan dan perbedaan hak menguasai Negara atas tanah dan hak memiliki Negara atas tanah dalam rangka memakmurkan rakyat secara adil dan merata sebagai bagian dari tujuan pembangunan nasional, sehingga tercipta sebuah keadaan bahwa melalui penguasaan dan pengunaan tanah yang tersedia, rakyat dapat memenuhi semua kebutuhan dengan memuaskan.”

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia yang susunan kehidupan rakyatnya termasuk perekonomianya masih bercorak agraria, sehingga tanah merupakan bagian dari kehidupan manusia yang sangat penting karena seluruh aktifitas kehidupan manusia tergantung pada tanah. Dalam rangka memakmurkan rakyat secara adil dan merata sebagai bagian dari tujuan pembangunan nasional, harus dilaksanakan melalui berbagai bidang, sehingga tercipta sebuah keadaan bahwa melalui penguasaan dan pengunaan tanah yang tersedia, rakyat dapat memenuhi semua kebutuhan dengan memuaskan.[1]

Sebagai Negara tropis yang sebagian besar rakyatnya bekerja sebagai petani, sudah tentu tanah merupakan hal yang sangat penting. Untuk itu pengaturan-pengaturan penggunaan tanah harus dibuat secara baik dan teratur agar bermanfaat untuk  negara dan rakyat.

Masalah tanah tak akan ada habisnya, karena tanah merupakan hal yang sangat dibutuhkan semua lapisan masyarakat, tidak hanya petani, namun orang umum pun sangat butuh tanah untuk tinggal di suatu tempat.

Tanah merupakan sumber daya alam yang di karuniai oleh tuhan YME untuk manusia maka dari itu kita wajib untuk menjaga dan membuat bagaimana tanah itu menjadi bermanfaat untuk memakmurkan kita semua, bahkan dalam Undang – Undang No. 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok–Pokok Agraria yang biasa disebut Undang–Undang Pokok Agraria (UUPA). Mengisyaratkan bahwa tanah itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negarasebagai organisasi seluruh rakyat. Secara konstitusional, UUD 1945 dalam Pasal 33 Ayat (3) menyatakan bahwa:[2]

”Bumi, Air, Ruang Angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar–besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Ketentuan undang-undang dasar tersebut, dapat kita pahami bahwa kemakmuran rakyat lah tujuan utama Negara dalam memanfaatkan bumi, air, ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Rakyat menjadi objek utama demi kesejahteraan semua, pembentukan Undang–Undang Pokok Agraria (UUPA) itulah yang menjadi alasan utama, untuk menjalankan perintah undang-undang dasar.

Dengan mulai berlakunya Undang–Undang Pokok Agraria (UUPA) terjadi perubahan fundamental pada hukum Agraria di Indonesia, terutama hukum di bidang pertanahan, yang kita sebut hukum tanah, yang dikalangan pemerintah dan umum juga dikenal sebagai hukum agrarian.[3] Secara khusus undang-undang ini mengkonsep bagaimana hak menguasai Negara atas tanah, tetapi disini belum jelas secara konkrit bagaimana Negara menguasai tanah tersebut yang belum dituangkan dalam Peratusan Pemerintah.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk membuat tulisan dengan membuat batasan masalah yang akan dibahas tentang apa perbedaan dan persamaan hak Negara menguasai atas tanah dan hak memiliki hak atas tanah.

PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Hak Menguasai Negara Atas Tanah

Pasal 2 UUPA yang merupakan aturan pelaksanaan pasal 33 ayat 3 UUD 1945 dijelaskan pengertian hak menguasai Sumber daya alam oleh Negara sebagai berikut :

1.      Atas dasar ketentuan pasal 33 ayat 3 UUD 1945 dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam Negara dan cita-cita bangsa seperti yang tercantum sebagai dasar Negara dalam pembukaan UUD 1945, yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Hak menguasai Negara tersebut dalam ayat 1 pasal ini memberikan wewenang untuk :[4]

a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.

b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa.

c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.

2. Wewenang itu dari Negara tersebut pada ayat 2 pasal 33, digunakan untuk dengan tujuan mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kesejahteraan, kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat adil dan makmur.

3. Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah, swasta dan masyarakat-masyarakat hukum adat, dengan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan yang berlaku.

Berdasar pasal 2 UUPA dan penjelasannya tersebut, menurut konsep UUPA, pengertian “dikuasai” oleh Negara bukan berarti “dimiliki”, melainkan hak yang memberi wewenang kepada Negara untuk menguasai seperti hal tersebut diatas.[5] Artinya dalam konsep menguasai Negara atas tanah tersebut semata-mata untuk mengatur dan bukan memiliki tanah secara fisik dan menggunakan tanahnya sebagaimana wewenang pemegang hak atas tanah yang “bersifat pribadi”. Hal ini dipertegas dalam pasal 9 ayat 2 ” tiap-tiap warga Negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya”.

Muhammad Bakri menyatakan bahwa kewenangan unsur publik hak menguasai oleh negara itu meliputi kewenangan negara mengadakan kebijakan (beleid), tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelen daad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichtoudensdaa).[6]Dalam penegasannya juga tidak menyatakan bahwa kewenangan untuk menguasai itu bukan berarti memiliki, negara berhak menguasai dengan batas-batas kewenangan yang ditetapkan Undang-undang Dasar.

Menurut Winahyu Erwiningsih,[7]Hak menguasai negara atas tanah berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan menguasai perolehan dan penggunaan tanah. Timbulnya hak menguasai tanah berasal dari perwujudan hak dan kewajiban masyarakat atas tanah dalam konteks kehidupan bernegara didasarkan atas prinsip pola hubungan manusia dengan tanah yang berisi hak dan kewajiban manusia terhadap dirinya dan masyarakatnya secara seimbang untuk menciptakan kesejahteraan hidup secara adil dan merata.

Wewenang Negara untuk mengatur hubungan hukum antara orang-orang termasuk masyarakat hukum adat dengan tanah terkait erat hubungan hukum antara tanah dengan negara. Hukum yang mengatur pengakuan dan perlindungan tersebut sangat diperlukan untuk memberi jaminan kepastian hukum kepada masyarakat agar hak-hak atas tanahnya tidak dilanggar oleh siapapun. Oleh Karena itu, sangat tidak tepat jika melihat hubungan Negara dengan tanah terlepas dengan hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah ulayatnya dan hubungan antara perorangan dengan tanahnya. Ketiga hubungan ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, dan merupakan hubungan yang bersifat “tritunggal”.[8]

Dengan demikian dapat kita ambil kesimpulan bahwa, konsep negara menguasai atas tanah adalah mengatur, mengurus, hubungan hukum antara Negara dan warga Negara. Negara hanya mengatur pemilikan tanah (hak atas tanah) dengan mementingkan kepentingan warga Negara artinya memelihara tanah, menjaga keseimbangan sehingga manfaat tanah terpenuhi untuk kesejahteraan rakyat.

Tinjauan Umum Hak Memiliki Atas Tanah

Hak Milik adalah hak turun-temurun , terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, bahwa “semua hak tanah mempunyai fungsi sosial”. Sifat-sifat hak milik yang membedakannya dengan hak-hak lainnya adalah hak yang “terkuat dan terpenuh”, maksudnya untuk menunjukkan bahwa diantara hak-hak atas tanah yang dipunyai orang, hak miliklah yang paling kuat dan penuh. Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Namun, di atas itu ada hak pemerintah untuk mempergunakan tanah demi kepentingan umum dan pemilik hak milik di berikan ganti rugi.

Adapun Kepemilikan/subyeknya adalah sebagai berikut:[9]

a.       Hanya dapat dimiliki oleh WNI;

b.      Badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya ditetapkan oleh pemerintah;

c.       Orang-orang asing yang sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ini memperoleh hak milik.

Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan Peraturan Pemerintah, selain itu bisa terjadi karena Penetapan Pemerintah atau ketentuan Undang-Undang. Bukti Pemegang Hak yaitu:[10]

a.       Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.

b.      Hal ini dibuktikan dengan penerbitan sertifikat oleh Kantor Pertanahan setempat (Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997).

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa, hak menguasai bukan berarti hak memiliki. Hak milik bersifat kuat dan penuh yang dapat dimiliki oleh orang warga Negara Indonesia, yang mana hak milik tersebut bisa didapatkan dengan syarat-syarat tertentu yang ditulisakan undang-undang. Dan turun temurun, hanya akan berpindah tangan kek orang lain dengan pengalihan hak, atau diambil pemerintah dengan ganti rugi.

KESIMPULAN

Berdasar pasal 2 UUPA dan penjelasannya tersebut, menurut konsep UUPA, pengertian “dikuasai” oleh Negara bukan berarti “dimiliki”, melainkan hak yang memberi wewenang kepada Negara untuk menguasai seperti hal tersebut diatas. Artinya dalam konsep menguasai Negara atas tanah tersebut semata-mata untuk mengatur dan bukan memiliki tanah secara fisik dan menggunakan tanahnya sebagaimana wewenang pemegang hak atas tanah yang “bersifat pribadi”. Hal ini dipertegas dalam pasal 9 ayat 2 ” tiap-tiap warga Negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya”.

Dengan demikian perbedaan dan persamaanya  adalah hak menguasai hanya sebatas mengatur, mengurus dan menguasai perolehan dan penggunaan tanah, yang subyeknya adalah dalam hal ini pemerintah, dan bersifat terbatas pada kewenangan yang di atur dalam undang-undang. Tetapi Hak milik, subyeknya adalah orang, atau badan hukum dengan syarat tertentu oleh undang-undang bisa memiliki atas tanah tersebut, yang secara penuh dimanfaatkan oleh pemilik tentu dengan aturan undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaanya 2005. JakartA

Bakri, Muhammad, Hak Menguasai Tanah Oleh Negara (Paradigma Baru Untuk Reformasi Agraria), Penerbit Citra Media, Yogyakarta, 2007.

Winahyu Erwiningsih, Hak Menguasai Negara Atas Tanah, Total Media, Yogyakarta, 2009.

http://elmiqra.blogspot.com

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 945


[1] Boedi Harsono Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaanya. 1999. Jakarta: djambatan, hal. 3

[2] Lihat pasal 33 ayat 3, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[3] Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaanya 2005. Jakarta: djambatan, hal. 1

[4] Lihat pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[5] Budi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaanya, Djambatan, h.234

[6] Bakri, Muhammad, Hak Menguasai Tanah Oleh Negara (Paradigma Baru Untuk Reformasi Agraria), Penerbit Citra Media, Yogyakarta, 2007.

[7] Winahyu Erwiningsih, Hak Menguasai Negara Atas Tanah, Total Media, Yogyakarta, 2009.

[8] Budi Harsono.. Op., Cit., Hlm. 7.

[9]Elmiqra, Deskripsi Hak Memiliki Dan Hak Menguasai, http://elmiqra.blogspot.com/2009/12/deskripsi-hak-memiliki-dan-hak.html, Di akses pada 1 Maret 2011, 15.00 WIB.

[10] Ibid.,

Published in: on March 2, 2011 at 11:51  Leave a Comment  

The URI to TrackBack this entry is: https://richohandoko.wordpress.com/2011/03/02/agraria/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: