Hukum Agraria

Sejarah Pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

Tentang

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

Oleh : Richo Handoko P

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia yang susunan kehidupan rakyatnya termasuk perekonomianya masih bercorak agraria, sehingga tanah merupakan bagian dari kehidupan manusia yang sangat penting karena seluruh aktifitas kehidupan manusia tergantung pada tanah. Dalam rangka memakmurkan rakyat secara adil dan merata sebagai bagian dari tujuan pembangunan nasional, harus dilaksanakan melalui berbagai bidang, sehingga tercipta sebuah keadaan bahwa melalui penguasaan dan pengunaan tanah yang tersedia, rakyat dapat memenuhi semua kebutuhan dengan memuaskan.[1]

Sebagai Negara tropis yang sebagian besar rakyatnya bekerja sebagai petani, sudah tentu tanah merupakan hal yang sangat penting. Untuk itu pengaturan-pengaturan penggunaan tanah harus dibuat secara baik dan teratur agar bermanfaat untuk  negara dan rakyat.

Masalah tanah tak akan ada habisnya, karena tanah merupakan hal yang sangat dibutuhkan semua lapisan masyarakat, tidak hanya petani, namun orang umum pun sangat butuh tanah untuk tinggal di suatu tempat.

Tanah merupakan sumber daya alam yang di karuniai oleh tuhan YME untuk manusia maka dari itu kita wajib untuk menjaga dan membuat bagaimana tanah itu menjadi bermanfaat untuk memakmurkan kita semua, bahkan dalam Undang – Undang No. 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok–Pokok Agraria yang biasa disebut Undang–Undang Pokok Agraria (UUPA). Mengisyaratkan bahwa tanah itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negarasebagai organisasi seluruh rakyat. Secara konstitusional, UUD 1945 dalam Pasal 33 Ayat (3) menyatakan bahwa:[2]

”Bumi, Air, Ruang Angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar–besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Ketentuan undang-undang dasar tersebut, dapat kita pahami bahwa kemakmuran rakyat lah tujuan utama Negara dalam memanfaatkan bumi, air, ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Rakyat menjadi objek utama demi kesejahteraan semua, pembentukan Undang–Undang Pokok Agraria (UUPA) itulah yang menjadi alasan utama, untuk menjalankan perintah undang-undang dasar.

Dengan mulai berlakunya Undang–Undang Pokok Agraria (UUPA) terjadi perubahan fundamental pada hukum Agraria di Indonesia, terutama hukum di bidang pertanahan, yang kita sebut hukum tanah, yang dikalangan pemerintah dan umum juga dikenal sebagai hukum agrarian.[3] Peraturan yang di unifikasi inilah menjadi penting untuk dibahas, ketika kita melihat sejarah pembentukannya. Sejauh mana undang-undang ini telah memberikan kepastian hukum dan memakmurkan rakyat yang lebih kurang sudah berjalan selama 51 tahun ini, dan bagaimana pengaturan tentang agraria sebelum terbentuknya Undang–Undang Pokok Agraria (UUPA) ini.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk membuat tulisan dengan membuat batasan masalah yang akan dibahas tentang sejarah pembentukan Undang–Undang Pokok Agraria (UUPA), sejarah aturan hukum sebelum Undang–Undang Pokok Agraria (UUPA) ini dibuat.

B. Rumusan Masalah

1.         Bagaimana sejarah dan arti penting pembentukan Undang–Undang Pokok Agraria (UUPA) di Indonesia ?

2.         Bagaimana pengaturan hukum agraria sebelum dibentuknya Undang–Undang Pokok Agraria (UUPA) ?

PEMBAHASAN

Salah satu hasil karya anak bangsa terbaik, paling monumental, sekaligus revolusioner, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) merupakan Undang-Undang yang pertama kalinya memperkenalkan konsep Hak Menguasai Negara.[4] Perumusan pasal 33 dalam UUD 1945: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.[5] Dari sinilah mulanya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) terbentuk, ada perintah Undang-Undang Dasar yang menyebutkan “dikuasai Negara”, tetapi UUD 45 tidak merumuskan secara khusus hak mengusai yang bagaimana. Maka Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) merumuskan apa konsep “dikuasai Negara” di UUD 45 tersebut.

Pembentukan  Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) selain merumuskan konsep hak menguasai juga menegaskan dan menjelaskan lebih rinci tentang maksud memakmurkan rakyat dalam UUD 45, memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia yang di tuangkan dalam konsideran Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

Dalam Penjelasan Umumnya, dinyatakan dengan jelas bahwa tujuan diberlakukannya UUPA adalah: [6]

a.   Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang akan merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur;

b. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan;

c.  Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Salah satu konsep penting juga didalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) adalah Hak Menguasai Negara dan fungsi sosial hak atas tanah. Bahwa selain mengkonsep perintah Pasal 33 ayat 3 UUD 45, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) juga mengeksplorasi fungsi sosial yang secara umum dirumuskan sebagai berikut : [7]

(a) mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa;

(b) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;

(c) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Dengan lahirnya UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA tersebut kebijakan-kebijakan pertanahan di era pemerintahan kolonial belanda mulai ditinggalkan. Undang-undang yang disusun di era pemerintahan Presiden Soekarno ini menggantikan Agrarische Wet 1870 yang terkenal dengan prinsip domein verklaringnya (semua tanah jajahan yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya berdasarkan pembuktian hukum barat, maka tanah tersebut dinyatakan sebagai tanah milik negara/ milik penjajah belanda).[8] Agrariche Wet adalah peraturan pertanahan yang dikeluarkan oleh pemerintahan belanda seperti Eigendom recht, erfacht recht, postal recht dan lain-lain peraturan yang kesemuanya bertujuan untuk lebih menguatkan bangunan hukum pada masa itu, sehingga jelas perbedaan antara hak-hak atas tanah yang berdasarkan hukum adat dan dilain pihak berdasarkan hukum barat.[9] Artinya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dibentuk dalam rangka melakukan perubahan, pembaharuan, dan terpenting adalah supremasi hukum. Agar hak-hak rakyat lebih terjamin dan seperti yang dijelaskan dalam perintah UUD 45 untuk semata-mata kemakmuran rakyat bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria UUPA

Proses penyusunan rancangan UUPA dilakukan oleh panitia-panitia yang berganti-ganti 5 kali selama kurang lebih 12 tahun panitia rancangan, yaitu Panitia Agraria Yogyakarta, Panitia Agraria Jakarta, Panitia Soewahjo, Rancangan Soenaryo dan Rancangan Sadjarwo.
Secara garis besar hasil pekerjaan panitia-panitia itu sebagai berikut:

A. Panitia Agraria Yogyakarta

Usaha yang dilakukan untuk membentuk rancangan hukum nasional, agar terhapusnya hukum colonial belanda, yaitu berdasarkan Penetapan Presiden RI No. 16 Tahun 1948 tanggal 21 Mei 1948 dibentuklah Panitia Agraria Yogyakarta, yang mengusulkan : [10]

(1) Meniadakan asas domein dan hak ulayat, yaitu hak masyarakat hukum adat.

(2) Mengadakan peraturan mengenai hak perseorangan yang kuat, yaitu hak milik atas tanah.

(3) Mengadakan study perbandingan ke negara tetangga sebelum menetukan apakah orang asing dapat pula mempunyai hak milik atas tanah.

(4) Mengadakan penetapan luas minimum pemilik tanah agar para petani kecil dapat hidup layak, untuk pulau Jawa diusulkan 2 (dua) hektar.

(5) Mengadakan penetapan luas maksimum pemilikan tanah dengan tidak memandang jenis tanahnya, untuk Pulau Jawa diusulkan 10 (sepuluh) hektar.

(6) Menganjurkan menerima skema hak-hak atas tanah yang diusulkan oleh Panitia ini oleh Sarimin Reksodiharjo.[11]

(7) Mengadakan pendaftaran tanah milik.

2. Panitia Agraria Jakarta

Hingga tahun 1951 Panitia Agraria Yogyakarta belum dapat menyelesaikan tugasnya karena terjadi perubahan bentuk pemerintah dari RIS ke Negara Kesatuan RI. Setelah pusat pemerintahan Yogyakarta pindah ke jakarta, disebut Panitia Agraria Jakarta, maka Panitia Agraria Yogyakarta dibubarkan dan dibentuk Panitia baru yang berkedudukan di Jakarta, disebut Panitia Agraria Jakarta. Panitia ini diketuai oleh Sarimini Reksodihardjo.[12] Dalam laporannya kepada pemerintah mengenai tanah pertanian, panitia ini mengusulkan: [13]

(1). Mengadakan batas minimum pemilikan tanah, yaitu 2 (dua) hektar.

(2). Menentuukan batas maksimum pemilikan tanah, yaitu 25 (dua puluh lima) hektar untuk satu kelarga.

(3) Yang dapat memiliki tanah pertanian hanya warga negara Indonesia, sedangkan badan hukum tidak diperkenankan.

(4) Untuk pertanian kecil diterima bangunan-bangunan hukum

(5) Hak ulayat disetujui untuk diatur

3.   Panitia Soewahjo

Karena panitia Agraria Jakarta tidak dapat menyelesaikann penysunan rancangan UUPA Nasional dalam waktu singkat, maka dengan Keputusan Presiden No. 1 Tahun 1956 tanggal 14 Januari 1956 Panitia Agraria Jakarta dibubarkan dan dibentuk apanitaia Negara Urusan Agraria yang diketuai oleh Soewahajo Sumudilogo. Panitia ini berkedudukan di Jakarta. Dalam waktu satu tahun, tepatnya tanggal 1 januari 1957 Panitia ini telah merampungkan penyusunan rancangan UUPA. Karena tugasnya telah selesai, maka dengan Keputusan Presiden No. 97 Tahun 1958 tanggal 6 Mei 1958 Panitia ini dibubarkan. [14]

4.   Rancangan Soenarjo

Setelah diadakan perubahan sistematika dan rumusan beberapa Pasal, Rancangan Panitia Soewahjo diajukan oleh Menteri Soenarjo ke Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk membahas rancangan tersebut, DPR perlu mengumpulkan bahan-bahan yang lebih lengkap. Untuk itu, DPR mintah kepada Universitas Gajhah Mada Yogyakarta untuk menyumbangkan pikirannya mengenai rancangan UUPA. Setelah menerima bahan dari Universitas Gajhah Mada, dibentuklah Panitia Kerja ((Ad Hoc) yang terdiri dari : [15]

Ketua merangkap anggota : A. M. Tambunan
Wakil Ketua Merangkap anggota : Mr. Memet Tanumidjaja
Anggota-anggota : Notosoekardjo, Dr. Sahar glr Sutan Besar, K.H. Muslich, Soepeno  adisiwojo, I. J. Kasimo. Selain dari Universitas Gajhah Mada, bahan-bahan diperoleh juga dari Mahkamah Agung RI ayang diketuai oleh Mr. Wirjono Prodjodikoro.

5.   Rancangan Sadjarwo

Melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 diberlakukan kembali UUD 1945. Karena rancangan Soenarjo disusun berdasarkan UUDS 1950, maka pada tanggal 23 Maret 1960 rancangan terbut ditarik kembali. Dalam rangka menyesuiakan rancangan UUPA dengan UUD 1945, perlu diminta saran dari Universitas Gajhah Mada. Untuk itu, pada tanggal 29 Desember 1959, Menteri Agraria Mr. Sadjarwo berserta stafnya Singgih Praptodihardjo, Mr. Boedi Harsono, Mr. Soemitro pergi ke Yogyakarta untuk berbicara dengan pihak Universitas Gajhah Mada ayang diwakili oleh Prof. Mr. Drs. Notonagoro dan Drs. Iman Sutignyo. Setelah selesai penyesuaian dengan UUD 1945 dan penyempurnaannaya maka rancangan UUPA diajukan kepada DPRGR. Pada hari Sabtu tanggal 24 september 1960 rancangan UUPA disetujui oleh DPRGR dan kemudian disahkan oleh Presiden RI menjadi UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang lazim disebut Undang-undang Pokok. [16]

Peraturan-peraturan Sebelum Berlaku UUPA

Sebelum berlaku UUPA No. 5/1960 ada beberapa ketentuan yangmengatur pertanahan yaitu :

a. Ketentuan-ketentuan yang tunduk kepada hukum perdata Barat

b. Ketentuan-ketentuan yang tunduk kepada hukum adat

(a)    Ketentuan-ketentuan yang tunduk kepada hukum perdata Barat.

Pada masa Pemerintahan Belanda banyak ada peraturan-peraturan yang

mengatur masalah pertanahan di Indonesia seperti:

1. Agrarische Wet / Stb. No. 108 tahun 1870

2. Algemeen Domeinverklaring / Stb. 199a tahun 1875

3. Domeinverklaring / Stb. No. 118 tahun 1870

4. Domeinverklaring untuk Sumatera / Stb. No. 94 f tahun 1874

5. Domeinverklaring untuk keresidenan Manado / Stb. No. 55 tahun 1877

6. Koninlijk Besluit tgl. 16 April 1872 No. 29 / Stb. No. 117 tahun 1870

7. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam buku II KUH Perdata Indonesia sepanjang mengenai hypotheek.

Dengan dibentuknya Undang-Undang Pokok Agraria maka dengan tegas menyatakan bahwa peraturan-peratuan diatas tidak berlaku lagi, karena tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat di Indonesia.

(b)    Ketentuan-ketentuan yang tunduk kepada hukum adat.

Negara Republik Indonesia dari Sabang hingga Maruoke berjejer pulau-pulau yang dihuni berbagai suku, adat istiadat dan beragam agamanya hal ini merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, dengan adanya bermacam-macam suku atau adat istiadat memberikan kepada kita untuk menguasai, mengusahai, atau mengerja lahan yang ada disuatu daerah tertentu, sehingga dengan hasil dari lahan atau tanah tersebut memberikan keteraman bagi masyakarat, namun dengan keanekaragam suku bangsa tersebut akan terlihat dengan berlakunya ketentuan UUPA, yang sama sekali tidak akan membedakan antar suku atau adat istiadat didalam mengusai dan memiliki lahan-lahan tersebut. Dengan demikian akan jelas bagi kita bahwa hukum adat tersebut harus dilhilangkan sifat kedaerahannya dan harus bersifat lebih Nasional.[17]

PENUTUP

Salah satu hasil karya anak bangsa terbaik, paling monumental, sekaligus revolusioner, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) merupakan Undang-Undang yang pertama kalinya memperkenalkan konsep Hak Menguasai Negara.

Pembentukan  Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) selain merumuskan konsep hak menguasai juga menegaskan dan menjelaskan lebih rinci tentang maksud memakmurkan rakyat dalam UUD 45, memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia yang di tuangkan dalam konsideran Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria UUPA

Proses penyusunan rancangan UUPA dilakukan oleh panitia-panitia yang berganti-ganti 5 kali selama kurang lebih 12 tahun panitia rancangan, yaitu Panitia Agraria Yogyakarta, Panitia Agraria Jakarta, Panitia Soewahjo, Rancangan Soenaryo dan Rancangan Sadjarwo.

Peraturan-peraturan Sebelum Berlaku UUPA

Sebelum berlaku UUPA No. 5/1960 ada beberapa ketentuan yangmengatur pertanahan yaitu :

a. Ketentuan-ketentuan yang tunduk kepada hukum perdata Barat

b. Ketentuan-ketentuan yang tunduk kepada hukum adat

DAFTAR PUSTAKA

Boedi Harsono Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaanya. 1999. Jakarta: djambatan.

Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaanya 2005. Jakarta: djambatan.

Saudargo Gautama, Tafsiran Undang-undang Pokok Agraria ,Alumni, Jakarta 1973

AP.Parlindungan , berbagai aspek Pelaksanaan UUPA, penerbit Alumni Bandung, 1973

www.zeilla.wordpress.com.

http://guruhmuamarkhadafi.blogspot.com/.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria


[1] Boedi Harsono Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaanya. 1999. Jakarta: djambatan, hal. 3

[2] Lihat pasal 33 ayat 3, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[3] Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaanya 2005. Jakarta: djambatan, hal. 1

[4] Lilis Nur Faizah,  Landreform: Sejarah Dari Masa Ke Masa, www.zeilla.wordpress.com. Di akses pada 22 Februari 2011, 15.00 (WIB)

[5] Lihat pasal 33 ayat 3, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[6] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Penjelasan Umum Angka I.

[7] Lihat pasal 2 ayat 2, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

[8]Guruh Muamar, Sejarah Pembentukan UUPA, http://guruhmuamarkhadafi.blogspot.com/. Di akses pada 22 Februari 2011, 15.00 (WIB)

[9] Saudargo Gautama, Tafsiran Undang-undang Pokok Agraria ,Alumni, Jakarta 1973, hal 11

[10] Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaanya 2005. Jakarta: djambatan, hal. 125

[11] Sarimin Reksodiharjo adalah Kepala Bagian Agraria Kementrian Dalam Negeri yang menjabat pada saat itu tahun 1948

[12] Tetapi karena pada tahun 1953 Sarimini Reksodihardjo diangkat menjadi Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), maka kedudukannya di ganti oleh Singgih Praptdihardjo (Wakil Kepala Bagian Agraria Kementrian Dalam Negeri)

[13] Boedi Harsono, op.cit., hlm 126

[14] Ibid., hlm 127

[15] Ibid., hlm 129

[16] Ibid., hlm 130

[17] AP.Parlindungan , berbagai aspek Pelaksanaan UUPA, penerbit Alumni Bandung, 1973

Published in: on March 1, 2011 at 23:14  Leave a Comment  

The URI to TrackBack this entry is: https://richohandoko.wordpress.com/2011/03/01/hukum-agraria/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: