Ubi Societa Ibi Ius

ASAL MULA HUKUM DAN MASYARAKAT


Oleh : Richo Handoko P

Abstraksi:

“Manusia sebagai individu pada dasarnya mempunyai sifat untuk hidup berkelompok dan bersosial dengan manusia yang lainnya. Demikian yang dikatakan oleh Filosof yang terkenal Aristoteles (384-322 SM), dengan berkelompok manusia saling mencukupi kebutuhan mereka dan saling melengkapi kepentingan-kepentingan mereka yang di kenal dengan istilah “Zoon Politicon”. Sejak manusia itu berkumpul dan membangun sebuah kelompok masyarakat, disitulah timbul norma-norma yang secara alami tumbuh ditengah-tengah masyarakat itu. Semakin berkembang kehidupan masyarakat, maka semakin pula memerlukan norma yang kuat untuk menjaga tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan tentram. Hukum lahir dalam suatu tatanan masyarakat, tetapi tanpa hukum apakah masyarakat dimungkinkan tetap akan bisa berjalan. Sungguhpun demikian, ketika hukum lahir ditengah-tengah masyarakat, bukan berarti hukum itu mampu untuk menciptakan sebuah tatanan sosial yang sesuai dengan tujuannya. Sifat tingkah laku sosial dalam suatu masyarakat sangat beragam, dengan begitu agar menciptakan suatu tatanan yang baik, diperlukan bagaimana norma-norma itu telah mengatur dan dijalani dengan baik pula”

PENDAHULUAN

Membicarakan masyarakat adalah suatu keharusan yang melekat pada perbincangan mengenai hukum. Hukum dan masyarakatnya merupakan dua sisi mata uang. Maka tanpa perbincangan mengenai masyarakat terlebih dahulu, sesungguhnya kita berbicara tentang hukum yang kosong-melompong.[1] Karena hukum sangat berkaitan dengan masyarakat, hukum lahir karena masyarakat dan masyarakat memerlukan hukum.

Perkembangan masyarakat dan hukum terus melaju seakan terus mengikuti perkembangan zaman. Meskipun kadang perkembangan hukum masih harus tertatih-tatih mengikuti perkembangan zaman, namun ia berusaha untuk terus memberikan sumbangsih pada kegiatan dan upaya pengkajian hukum ini. Hal ini berlaku pula pada pandangan terhadap perkembangan birokrasi-birokrasi yang berhubungan dengan struktur hukum itu. Bentuk-bentuk hukum yang menekankan pada kekuasaannya mulai dilkritisi dan diubah menjadi aturan hukum yang lebih mengakar kepada keinginan masyarakat luas dimana, bentuk hukum dan dikenal sebagai rasionalitas formal, diarahkan kepada rasionalitas substansif.[2]

Didalam masyarakat tersebut terdapat system tingkah laku berisifat resmi serta adat-istiadat dan norma yang mengatur tingkah laku dan seluruh perlengkapannya guna memenuhi beberapa kompleks kebutuhan manusia di masyarakat.[3] Kebiasaan-kebiasaan itu timbul dengan mengalir dari masyarakat itu sendiri, mengalir dengan secara terus menerus tetap dilaksanakan, dan diterima dengan baik oleh masyarakat tersebut.

Sejak masyarakat mempunyai system tingkah laku (adat istiadat), maka disinilah kehadiran hukum sebagai skema yang membentuk tingkah laku menjadi penting. Hukum mengeklporasi dan mengkonstruksi semua hal yang bertujuan untuk menjamin agar kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh tidak bertentangan dengan fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk mengatur agar ketentraman dan ada perlindungan atas kepentingan-kepentingan tiap orang, sehingga tercapai kebahagiaan untuk semua orang.

PEMBAHASAN

Sosiologi hukum dan kemudian antropologi hukum lah yang membuka mata kita terhadap peran manusia dalam berhukum. Hukum yang oleh para positivis dilihat sebagai teks dan mengeleminasi faktor serta peran manusia, mendapatkan koreksi besar dengan menempatkan manusia tidak kurang dari posisi sentral (Rahardjo, 2008).[4] Bentuk konkret dari model hukum sosial dapat terlihat dimana aturan-aturan hukum yang ada tersebut harus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem-sistem dalam masyarakat.[5]

Pendorong Manusia Hidup Bermasyarakat

Manusia tidak memulai kehidupan bersamanya dengan membuat system hukum, melainkan membangun suatu masyarakat. Baru dari kehidupan bersama yang bernama masyarakat itu hukum dilahirkan. Masyarakat itulah yang menjadi wadah sekalian aktifitas para anggotanya. Maka perkerjaan rumah pertama adalah membangun suatu kehidupan bersama di atas individu para anggotanya.[6] Manusia yang individu tidak bisa hidup sendiri tanpa membutuhkan orang lain. Hal itulah yang mendorong manusia memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhan mereka. Secara sederhana, Pak tani tidak bisa menggarap kebunnya tanpa menggunakan “cangkul”, dikondisi itulah ia membutuhkan pandai besi untuk memenuhi kebutuhannya tersebut.

Dalam kenyataan kita melihat orang memburu hewan, menangkap ikan bersama-sama, bercocok tanam dan sebagainya dilakukan dengan bantu-membantu. Dari keinginan untuk memperoleh keperluan hidupnya secara mudah itu timbullah dari dalam diri manusia suatu dorongan untuk hidup bersama, hidup bermasyarakat.[7]

Disamping faktor kebutuhan tersebut, masih banyak faktor lain yang membuat manusia harus hidup bersama mambutuhkan orang lain. Faktor biologis, manusia pada dasarnya bersifat ingin memiliki keturunan untuk menjaga garis keluarga mereka. Dengan begitu keharusan untuk membangun kehidupan bersama, agar saling memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam kehidupan mereka.

Kemudian hal yang paling utama adalah ketika kehidupan bermasyarakat akan di bangun, disinilah diperlukan kerjasama dan kepercayaan antara individu-individu yang satu dengan yang lainnya. Karena dalam membangun kehidupan bersama tersebut akan menimbulkan hak-hak dan kewajiban dari individu-individu itu. Akan ada kepentingan-kepentingan yang menjadi tujuan manusia dalam kehidupan bermasyarakatnya, dasar itulah yang membuat keharusan bermasyarakat dalam individu-individu menjadi tidak bisa dielakkan lagi.

Dengan demikian, faktor-faktor dan kepentingan-kepentingan itulah yang menjadi dasar utama manusia untuk berkehidupan bersama. Kebutuhan-kebutuhan akan primer, sekunder dll tidak bisa dipenuhi sendiri. Bermasyarakat menjadi keharusan untuk kebaikan bersama.

Norma-Norma di Masyarakat

Keberadaan norma sebagai pedoman, acuan, dan patokan dalam hidup bermasyarakat akan selalu disesuaikan dengan kebutuhan manusia. Norma terbagi menjadi beberapa bagian yaitu diantaranya :[8]

1.    Norma agama adalah norma yang lebih ditujukan untuk kesempurnaan hidup pribadi atau sikap bathin dalam hubungan dengan Tuhan YME. Dengan demikian, maka norma dan sanksi agama bersumber dari Tuhan YME.

2.    Norma kesusilaan adalah norma yang bertujuan untuk kesempurnaan pribadi maka tekanannya pada sikap batin yang bersumber dari dalam diri sendiri berupa kata hati, hati nurani, suara hati atai suara batin.

3.    Norma sopan santun adalah norma yang bertujuan agar hidup lebih menyenangkan dalam hidup bersama tekanannya pada perilaku yang lebih menyenangkan.

4.    Norma kebiasaan adalah norma yang terbentuk karena adanya perilaku yang tetap dan berulang-ulang dalam waktu yang relatif lama.

5.    Norma hukum adalah norma yang bertujuan untuk kedamaian dalam hidup antarpribadi atau bermasyarakat yang menekankan pada perbuatan lahir.

Keberadaan Hukum di Masyarakat

Sudah tentu didalam kehidupan bermasyarakat, manusia mempunyai sifat, watak, dan pemikiran berbeda dalam membangun suatu tatanan masyarakat tersebut. Kepentingan-kepentingan mereka yang berbeda-beda, menjadikan tidak mudah untuk membangun konstruksi bermasyarakat mereka dengan sempurna. Tentu akan ada konfilk akan kepentingan-kepentingan tersebut, maka secara sederhana mereka membuat kesepakatan untuk menjaga hak-hak mereka agar terbentuk suatu hubungan masyarakat yang baik.

Ketika terjadi konflik itulah, manusia mulai berpikir untuk mengatur bagaimana cara agar hubungan mereka dalam membangun kehidupan yang harmonis bisa berjalan dengan baik, tanpa ada pihak-pihak yang dirugikan. Hukum muncul dengan kesepakatan-kesepakatan sederhana, dilakukan secara terus menerus, dan diakui oleh masyarakat timbullah kebiasaan (hukum) yang berjalan mengalir sesuai dengan kehendak bersama.

Hukum dibutuhkan oleh manusia karena hukum memiliki arti dan fungsi yang penting bagi kehidupan manusia itu sendiri. Sulit rasanya membayangkan apabila suatu masyarakat tanpa adanya hukum. Mungkin akan terjadi kehancuran dalam keutuhan masyarakat. Arti pentingnya hukum bagi manusia dan masyarakat setidaknya dapat dilihat dari dua aspek. Pertama dengan melihat pada potensi hukum sebagai sarana penyelesaian sengketa. Kedua, melihat kepada potensi hukum untuk mempersatukan segenap unsur yang beragam di masyarkat. Sejak zaman Yunani manusia dikatakan sebagai zoon politicon atau mahkluk politik yaitu makhluk yang selalu hidup bersama dengan manusia lain secara berorganisasi. Selain itu juga manusia cenderung mengadakan interaksi dengan manusia lain agar kebutuhan dasar dan yang lainnya dapat terpenuhi. Kebutuhan dasar digunakan sebagai gagasan, motivasi, dan tujuan bagi setiap orang untuk mencapainya. Oleh karena itu, hukum akan terus dipertahankan dan dikembangkan sehingga kebutuhan dasar lainnya dapat terpenuhi. Menurut Maslow ada lima kebutuhan dasar yaitu :[9]

1.      Pangan, sandang, papan.

2.      Keselamatan diri dan pemilikan

3.      Harga diri.

4.      Aktualisasi diri.

5.      Kasih sayang.

Masyarakat itu (diam-diam) juga berhukum dengan caranya sendiri, yaitu diluar yang direncanakan oleh Negara, maka sebaiknya dilakukan pengamatan yang seksama terlebih dahulu sebelum bertindak. Masyarakat berhukum dengan caranya sendiri dan berdasarkan logikanya sendiri pula. Janganlah kita berpendapat, bahwa hanya Negara saja yang mempunyai logika-rasional. Kendatipun terselubung dalam tradisi, tetapi di dalamnya dijumpai substansi yang bekerja secara rasional pula.[10]

Masyarakat tanpa adanya hukum formal yang mengatur meraka, sebenarnya masyarakat membuat norma dengan cara mereka sendiri, tentunya sesuai dengan kebiasaan atau adat istiadat mereka. Sehingga masyarakat sadar akan pentingnya hukum tersebut dalam menjaga hak-hak mereka, untuk menyelesaikan konflik-konfil yang mereka hadapi dan dengan pengalaman itu hukum berfungsi mencegah mengurangi konflik baru yang akan muncul.

Hukum sebagai kebutuhan dasar maka hukum wajib diselenggarakan dan dipatuhi oleh seluruh anggota atau warga masyarakat. Satjipto Rahardjo mengemukakan adanya empat ciri dari hukum sebagai institusi social yaitu :[11]

1.    Stabilitas artinya hukum harus menjadi kebutuhan yang tetap pada setiap kebutuhan.

2.    Kerangka sosial artinya hukum dimasukkan ke dalam kerangka social tentang skala kebutuhan sosial yang dipriotitaskan untuk dipenuhi.

3.    Norma-norma artinya memuat tentang pedoman dan aturan yang digunakan dalam menyelenggarakan kebutuhan social yang bersangkutan.

4.    Jalinan antarinstitusi artinya setiap kebutuhan dasar yang sudah dirumuskan ke dalam norma-norma harus ada jaringan dan jalinan hubungan antarinstitusi.

Peraturan hidup itu memberi petunjuk kepada manusia bagaimana ia harus bertingkah laku dan bertindak di dalam masyarakat. Peraturan-peraturan hidup seperti itu disebut peraturan hidup bermasyarakat.[12] Lebih jauh peraturan itu dibentuk dalam sebuah kebiasaan atau adat istiadat untuk aturan tertentu. Hukum mulai berkembang untuk hal-hal yang dianggap perlu, ukuran yang menyatakan bahwa itu diharuskan untuk sesuatu yang lebih penting, bahkan lebih jauh lagi aturan itu dibuat tertulis agar ditentukan isi perintah dan larangannya yang ditopang dengan sanksi bagi pelanggarnya.

Dengan begitu kehadiran hukum itulah sebagai suatu instrument yang menjadikan perselisihan didalam masyarakat dicegah dan dapat diselesaikan dengan baik, walaupan dengan sadar atau tidak mengurangi kebebasan individu mereka dengan sebuah aturan yang mengharuskan perbuatan mana yang harus dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan. Hal itu demi kebaikan bersama untuk menjaga hubungan dan membangun kehidupan bermasyarakat yang harmonis.

KESIMPULAN

Sudah tentu masyarakat bermula dari manusia-manusia yang secara berkelompok membuat suatu kehidupan bersama agar kebutuhan mereka saling terpenuhi. Sebelum membangun suatu masyarakat, manusia tidak bisa serta merta membuat sistem hukum dengan baik. Membangun sebuah kehidupan bermasyarakat, barulah mereka mulai berpikir bahwa hukum itu sangat penting demi menjaga tatanan kehidupan masyarakat yang baik dan teratur. Maka hukum berasal dari masyarakat, dibuat dan diciptakan masyarakat untuk tujuan bersama. Menjaga tata kehidupan dengan mengkonsep tingkah laku, perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan.

Hukum berasal dari masyarakat, dibuat dan diciptakan oleh masyarakat. Tanpa ada masyarakat maka hukum tidak akan lahir. Artinya, Hukum lahir dalam suatu tatanan masyarakat, tetapi tanpa hukum dalam suatu kehidupan modern seperti ini rasanya tidak mungkin masyarakat hidup tanpa hukum. Tanpa hukum, masyarakat tidak akan mampu bertahan untuk menata kehidupan bermasyarakat mereka menjadi kehidupan masyarakat yang baik dan harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perilaku, Kompas, Jakarta, 2009.

M. Marwan, Dictionary of law, Reality Publisher, Surabaya, 2009.

Dwi Narwoko, J. & Bagong Suyanto (ed.) Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan, Kencana, Jakarta, 2007.

Mona Liasakwati, Hukum dan masyarakat, http://monaliasakwati.blogspot.com/2010/12/hukum-dan-masyarakat.html.

Irsyad Dahri, Hukum dan masyarakat, http://cha4400.wordpress.com/2008/06/22/hukum-dan-masyarakat/.


[1] Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perilaku, Kompas, Jakarta, 2009, hlm. 9.

[2] Irsyad Dahri, Hukum dan masyarakat, http://cha4400.wordpress.com/2008/06/22/hukum-dan-masyarakat/, Diakses pada 25 Februari 2011, 19.00 WIB.

[3] M. Marwan, Dictionary of law, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hlm. 513

[4] Satjipto Rahardjo, op.cit., hlm. 19.

[5] Doddy Sumbodo Singgih, Sistem Sosial, lihat Dwi Narwoko, J. & Bagong Suyanto (ed.) Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan, Kencana, Jakarta, 2007.

[6] Satjipto Rahardjo, op.cit., hlm. 5.

[7] C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 32.

[8] Mona Liasakwati, Hukum dan masyarakat, http://monaliasakwati.blogspot.com/2010/12/hukum-dan-masyarakat.html, Diakses pada 25 Februari 2011, 19.00 WIB.

[9] Ibid.,

[10] Satjipto Rahardjo, op.cit., hlm. 110.

[11] Mona Liasakwati, op.cit.,

[12] C.S.T. Kansil, op.cit., hlm. 34.

Published in: on February 28, 2011 at 00:08  Leave a Comment  

The URI to TrackBack this entry is: https://richohandoko.wordpress.com/2011/02/28/ubi-societa-ibi-ius/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: