Agama dan Hukum Modern

Kedudukan Norma Agama Dalam Hukum Modern

 

Oleh : Richo Handoko P

Abstraksi :
“Indonesia adalah Negara hukum yang bersifat pluralisme, dengan bangsa yang bermacam-macam suku, ras, agama dan kebudayaan. Tidak hanya hukum Negara yang berlaku, hukum adat dan hukum islam masih tetap dijunjung tinggi demi supremasi hukum nasional. Produk-produk hukum nasional yang terbentuk sekarang tidak mungkin sempurna sebelum adanya norma-norma yang sudah dijalankan masyarakat jauh sebelum norma hukum dibuat. Norma itulah yang tumbuh dan berkembang, lalu dilaksanakan oleh masyarakat dengan terus-menerus dan diakui oleh masyarakat. Tetapi dengan kemajuan dan perkembangan masyarakat, Negara dituntut untuk lebih membentuk norma yang memiliki ikatan yang kuat untuk melindungi hak-hak warga negaranya. Dengan semakin beragamnya kebutuhan-kebutuhan masyarakat akan hukum, lambat laun dengan perbaikan-perbaikan yang di lakukan secara terus menerus Hukum yang modern lahir sesuai dengan perkembangan zaman, yang mempunyai daya paksa yang kuat dengan tujuan orang akan mematuhinya. Sehingga, hukum menjadi system hukum yang mandiri, yang sudah tentu norma-norma yang sudah hidup dimasyarakat mulai terpinggirkan. Karakternya dibuat atas dasar kepentingan dan maslahat bersama dan tentu saja didominasi oleh undang-undang yang dibuat oleh legislatif. Apa yang menjadi kebaikan bagi rakyat banyak maka hal itulah yang diundangkan. Namun, bukan berarti hukum modern dapat mengatur semuanya, hukum modern tidak mengatur semua kebutuhan manusia, dan apa yang baik dan tidak baik bagi manusia.
(more…)

Published in: on March 18, 2011 at 10:54  Leave a Comment  

Hukum sebagai Sistem Norma

ANALISIS PERBANDINGAN

NORMA AGAMA, NORMA KESUSILAAN, NORMA KESOPANAN, DAN NORMA HUKUM

 

Oleh : Richo Handoko P

Menurut Kelsen – Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das solen, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Membendakan antara apa yang ada (das sein) dan apa yang seharusnya.

Secara harfiah, norma berarti aturan, kaidah, patokan, dan ukuran hukum. Maka secara umum, Norma merupakan aturan, pedoman atau petunjuk bagi seseorang untuk berbuat dan bertingkah laku sebagaimana mestinya, sebagaimana seharusnya terhadap sesama manusia dalam lingkungan suatu masyarakat tertentu.

Aturan-aturan tersebutlah yang menjadi acuan seseorang individu, untuk mengarahkan bagaimana dia bertingkah laku dan bersikap. Tetapi, kemudian bagaimana mungkin untuk mengukur tindakan-tindakan atau tingkah laku tersebut sehingga bisa dikatakan sebuah norma itu telah sesuai dengan apa yang seharusnya? Dengan demikian, disinilah norma terbagi –bagi dan berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Antara lain adalah Norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum, berikut :
(more…)

Published in: on March 5, 2011 at 02:22  Leave a Comment  

AGRARIA

Hak Menguasai Negara Atas Tanah

Dan Hak Memiliki Atas Tanah

Oleh : Richo Handoko P

Abstraksi

“Secara formal, Negara dalam hal ini dijalankan oleh pemerintah diberi kewenangan atribusi dalam menguasai bumi, air, ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya yang dipergunakan sebesar–besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal itu diatur dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945  Kewenangan tersebut terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap waktu diperlukan, sesuai dengan batas-batas yang diberikan yang menegaskan bahwa : “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara untuk pergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Kemudian dituntaskan secara kokoh didalam undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria di pasal 2 ayat (2) yang menegaskan bagaimana konsep menguasai Negara atas tanah tersebut. Seperti mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa, Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. Namun dalam hal ini apakah pemerintah juga berhak atas memiliki atas tanah, disinilah belum adanya peraturan pemerintah yang mengatur secara konkrit tentang bagaimana cara mengatur, mengurus, dan mengawasi perolehan dan penggunaan tanah. Dengan demikian apakah persamaan dan dan perbedaan hak menguasai Negara atas tanah dan hak memiliki Negara atas tanah dalam rangka memakmurkan rakyat secara adil dan merata sebagai bagian dari tujuan pembangunan nasional, sehingga tercipta sebuah keadaan bahwa melalui penguasaan dan pengunaan tanah yang tersedia, rakyat dapat memenuhi semua kebutuhan dengan memuaskan.”
(more…)

Published in: on March 2, 2011 at 11:51  Leave a Comment  

Hukum Agraria

Sejarah Pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

Tentang

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

Oleh : Richo Handoko P

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia yang susunan kehidupan rakyatnya termasuk perekonomianya masih bercorak agraria, sehingga tanah merupakan bagian dari kehidupan manusia yang sangat penting karena seluruh aktifitas kehidupan manusia tergantung pada tanah. Dalam rangka memakmurkan rakyat secara adil dan merata sebagai bagian dari tujuan pembangunan nasional, harus dilaksanakan melalui berbagai bidang, sehingga tercipta sebuah keadaan bahwa melalui penguasaan dan pengunaan tanah yang tersedia, rakyat dapat memenuhi semua kebutuhan dengan memuaskan.[1]

Sebagai Negara tropis yang sebagian besar rakyatnya bekerja sebagai petani, sudah tentu tanah merupakan hal yang sangat penting. Untuk itu pengaturan-pengaturan penggunaan tanah harus dibuat secara baik dan teratur agar bermanfaat untuk  negara dan rakyat.

Masalah tanah tak akan ada habisnya, karena tanah merupakan hal yang sangat dibutuhkan semua lapisan masyarakat, tidak hanya petani, namun orang umum pun sangat butuh tanah untuk tinggal di suatu tempat.

Tanah merupakan sumber daya alam yang di karuniai oleh tuhan YME untuk manusia maka dari itu kita wajib untuk menjaga dan membuat bagaimana tanah itu menjadi bermanfaat untuk memakmurkan kita semua, bahkan dalam Undang – Undang No. 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok–Pokok Agraria yang biasa disebut Undang–Undang Pokok Agraria (UUPA). Mengisyaratkan bahwa tanah itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negarasebagai organisasi seluruh rakyat. Secara konstitusional, UUD 1945 dalam Pasal 33 Ayat (3) menyatakan bahwa:[2]
(more…)

Published in: on March 1, 2011 at 23:14  Leave a Comment  

Ubi Societa Ibi Ius

ASAL MULA HUKUM DAN MASYARAKAT


Oleh : Richo Handoko P

Abstraksi:

“Manusia sebagai individu pada dasarnya mempunyai sifat untuk hidup berkelompok dan bersosial dengan manusia yang lainnya. Demikian yang dikatakan oleh Filosof yang terkenal Aristoteles (384-322 SM), dengan berkelompok manusia saling mencukupi kebutuhan mereka dan saling melengkapi kepentingan-kepentingan mereka yang di kenal dengan istilah “Zoon Politicon”. Sejak manusia itu berkumpul dan membangun sebuah kelompok masyarakat, disitulah timbul norma-norma yang secara alami tumbuh ditengah-tengah masyarakat itu. Semakin berkembang kehidupan masyarakat, maka semakin pula memerlukan norma yang kuat untuk menjaga tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan tentram. Hukum lahir dalam suatu tatanan masyarakat, tetapi tanpa hukum apakah masyarakat dimungkinkan tetap akan bisa berjalan. Sungguhpun demikian, ketika hukum lahir ditengah-tengah masyarakat, bukan berarti hukum itu mampu untuk menciptakan sebuah tatanan sosial yang sesuai dengan tujuannya. Sifat tingkah laku sosial dalam suatu masyarakat sangat beragam, dengan begitu agar menciptakan suatu tatanan yang baik, diperlukan bagaimana norma-norma itu telah mengatur dan dijalani dengan baik pula”
(more…)

Published in: on February 28, 2011 at 00:08  Leave a Comment  

Hukum dan Agama


KEKERASAN ANTAR UMAT BERAGAMA AGAMA

(KASUS CIKEUSIK)

Oleh    : Richo Handoko Putra

Abstraksi

“Kekerasan terhadap antar pemeluk agama kembali menjadi topik pembicaraan terhangat di masyarakat Indonesia. Hangatnya wacana ini tidak dapat dilepaskan dari banyaknya aliran-aliran agama islam yang muncul beberapa tahun ini, juga pecahnya kerukunan antar umat beragama. Sejalan dengan itu pemeluk agama mayoritas mulai melakukan tindak kekerasan yang tidak menunjukkan sikap toleransi. Penyerbuan, perusakan dan aksi kekerasan terhadap aliran Ahmadiyah, Cikeusik baru-baru ini sangat membuat prihatin. Kekerasan itu mendapat kecaman dari sebagian besar orang-orang, baik dari masyarakat biasa dan dari kalangan ajaran islam sendiri. Dalam sebagian pendapat kekerasan terhadap agama tidak ada sisi baiknya apapun alasannya. Disisi lain, massa yang berpendapat (ideology) bahwa penyerangan itu merupakan keharusan agar aliran-aliran tidak akan timbul semena-mena.Sangat ironi jika kita melihat kondisi ini, mengingat bangsa Indonesia adalah bangsa yang plurarisme, bermacam-macam suku dan budaya, agama, juga kebebasan HAM yang dangat di junjung tinggi oleh konstitusi. Lalu sebagai warga Negara yang baik, kita harus berbuat apa? Tetapi yang lebih penting menjaga kedamaian antar umat beragama demi kebaikan bersama adalah hal yang utama.”
(more…)

Published in: on February 21, 2011 at 09:26  Leave a Comment  

Lex Dura Sed Tamen Scripta

HUKUM ITU KEJAM..??   WAT WAAR IS.?

Oleh : Richo Handoko P

Lex Dura Sed Tamen Scripta – Hanya sebuah istilah hukum dari bahasa latin, yang tertulis tidak lebih dari lima kata. Namun, istilah ini cukup bermakna mendalam untuk dikaji. Tidak ada yang tahu pasti kapan dan dari mana istilah ini muncul dan dipopulerkan. Tetapi para pakar berpendapat bahwa istilah ini sudah ada pada zaman Romawi, tidak tahu pasti pada zaman kerajaan roma, republik roma, atau kekaisaran roma. Hanya saja jika kita liat munculnya istilah ini pada zaman romawi artinya istilah ini muncul sekitar 700an SM – 1453 M. Dalam banyak referensi juga tidak ada yang menyebutkan siapa pencetus  istilah ini, seperti adagium lain “Ubi Societas Ibi ius” tidak selalu dituliskan pencetusnya. Sungguhpun demikian, ungkapan-ungkapan yang nampak sederhana ini mungkin tidak dilontarkan oleh para visioner atau filosof handal. Saya juga berpikir bahwa, tidak penting untuk kita mencari tahu kapan dan darimana istilah itu muncul tetapi yang lebih penting kita perlu menulusuri apa yang terkandung dalam ungkapan tersebut. Penting atau tidak penting kita bisa melihat kenyataan. Jika semua ini adalah hanya ungkapan biasa, maka tidak mungkin banyak para pakar hukum dan akademisi hukum mengindahkan ungkapan tersebut di dalam tulisan-tulisan mereka dan tetap dikenal sampai sekarang. Tidak bisa dipungkiri, mereka tidak beranggapan bahwa ungkapan yang sederhana ini tidak berpengaruh terhadap “Law Progress” yang terjadi saat ini.

Secara umum ungkapan ini berarti “Hukum itu kaku, namun itulah yang dituliskan undang-undang  yang harus dipahami dan dimengerti” .Terkesan ungkapan ini bersifat keras, dengan kata “Harus” memahami dan mengerti….
(more…)

Published in: on February 15, 2011 at 04:29  Comments (2)  

Jinayat

JARIMAH

Oleh : Richo Handoko P

Jarimah berasal dari bahasa Arab جريمة yang berarti perbuatan dosa dan atau tindak pidana. Dalam terminologi hukum Islam, jarimah diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh menurut syara dan ditentukan hukumannya oleh Tuhan, baik dalam bentuk sanksi-sanksi yang sudah jelas ketentuannya (had) maupun sanksi-sanksi yang belum jelas ketentuannya oleh Tuhan (ta’zir).


1. Zina

Zina adalah perbuatan persetubuhan yang tidak sah, Ulama Hanafi merumuskan delik perzinaan….
(more…)

Published in: on February 13, 2011 at 01:45  Comments (2)  

Analisa Hukum Korupsi (Qiyas)

IMPLEMENTASI / PENERAPAN METODE QIYAS

DALAM PENILAIAN TERHADAP STATUS HUKUM PERBUATAN KORUPSI

Oleh : Richo Handoko P

Abstract :

Secara umum korupsi adalah perbuatan menjadikan diri sendiri atau orang lain atau seterusnya untuk menjadi kaya, tetapi proses menuju kaya dilakukan dengna cara-cara yang bersifat melawan hukum. Sama hal nya juga dengan suap dan gratifikasi.

Di Indonesia, korupsi agaknya telah menjadi persoalan yang amat kronis. Ibarat penyakit, korupsi dikatakan telah menyebar luas ke seluruh negeri dengan jumlah yang dari tahun ke tahun cenderung semakin meningkat. Hasil riset yang dilakukan oleh berbagai lembaga, juga menunjukkan bahwa tingkat korupsi di negeri yang penduduknya mayoritas muslim ini termasuk yang paling tinggi di dunia….
(more…)

Published in: on February 13, 2011 at 01:37  Comments (2)  

Kejahatan Plagiarisme

FAKTOR YANG MENYEBABKAN

SESEORANG MELAKUKAN PLAGIAT  (TINJAUAN KRIMINOLOGI)

Oleh : RICHO HANDOKO P


I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Mahasiswa atau Mahasiswi adalah panggilan untuk orang yang sedang menjalani pendidikan tinggi di sebuah universitas atau perguruan tinggi. Dalam bahasa Inggris, mahasiswa biasa disebut dengan “student”. Di Negara lain mungkin mereka tidak memiliki istilah khusus untuk menyebut mahasiswa layaknya orang Indonesia. Di Indonesia Mahasiswa merupakan golongan yang terhormat karena merupakan generasi penerus yang bisa diandalkan untuk membangun bangsa ini kedepan. Apalagi dari pengertian tersebut, beberapa aktifis menyebutkan mahasiswa sebagai “golongan terpilih” atau “pemuda elite” karena mereka adalah pemuda yang terpelajar. Ini berarti bahwa masyarakat memberi tempat khusus kepada mahasiswa, dan dianggap sebagai pemuda harapan bangsa yang diharapkan menjadi panutan kalangan orang-orang yang tidak berpendidikan secara formal. Artinya, sebagai guru di kalangan masyarakat tertentu.

Sebagai mahasiswa, tentu tugas utamanya adalah belajar. Belajar bisa di dalam kelas, mengerjakan tugas, berdiskusi, dan berbagai hal lain terkait disiplin ilmu yang pelajari. Dalam belajar pun juga harus memiliki etika,…
(more…)

Published in: on February 13, 2011 at 00:13  Comments (3)  
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.